Makassar, Koranta.id — Menghadapi penyusunan Perubahan APBD 2026 dan penetapan APBD Pokok 2027, Partai Gerindra memberikan penguatan dan pembekalan kepada para kadernya di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan.
Pembekalan tersebut difokuskan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar para anggota DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting dapat lebih efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi Gerindra, Sarkawi Hamid, mengatakan kondisi fiskal Luwu Timur saat ini cukup stabil dan terkendali jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, meskipun sempat terjadi sedikit kelambatan daya serap anggaran, hal tersebut masih bisa teratasi dan saat ini siklus keuangan Luwu Timur telah memasuki fase persiapan pembahasan Perubahan APBD 2026.
Sarkawi berharap, pada akhir September 2026 penetapan APBD Perubahan 2026 sudah dapat dilaksanakan, sehingga penyesuaian pendapatan dan belanja bisa segera berjalan.
Ia menegaskan, penyerapan anggaran yang lebih efektif sangat penting agar perputaran ekonomi berjalan normal dan tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun.
“Jangan sampai anggaran menumpuk di akhir tahun, apalagi sampai menyeberang ke tahun 2027. Itu tidak sehat bagi ekonomi daerah,” ujar Sarkawi Hamid.
Sarkawi menambahkan, kader Gerindra di DPRD harus benar-benar mengawal APBD agar tepat sasaran, transparan, dan pro rakyat, sesuai arahan partai untuk menghadirkan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(Red)
