MALILI, Koranta.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.
Penegasan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Harisal, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Rabu (21/10/2026).
Menurut Harisal, APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen politik anggaran untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Luwu Timur.
“APBD 2027 harus menjadi alat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kesenjangan, dan memastikan pembangunan dirasakan sampai ke pelosok desa,” tegas Harisal di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penguatan sektor produktif, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain itu, Harisal mengingatkan agar penyusunan APBD 2027 tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar APBD 2027 mampu menjadi motor penggerak pembangunan Luwu Timur yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Red)
