Malili, Koranta.id – Anggota DPRD Luwu Timur, Mahading, memimpin kegiatan Monitoring Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Aula Kantor Camat Malili, Sabtu (18/10/2026).
Monitoring strategis ini turut didampingi Anggota DPRD lainnya, Hj. Harisa Soharjo dan Andi Ahmad, sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal penyusunan APBD agar lebih partisipatif.
Kegiatan tersebut dihadiri Camat Malili, perwakilan desa se-Kecamatan Malili, serta para Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Malili.
Dalam sambutannya, Mahading menegaskan monitoring ini penting dilakukan sebelum masuk pada tahapan pembahasan dan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Kami sengaja turun langsung ke Malili untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. APBD 2027 tidak boleh disusun hanya di atas meja, harus berdasarkan aspirasi dari bawah,” tegas Mahading.
Ia juga mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah beberapa tahun terakhir akibat persoalan transfer dari pusat. Namun, menurutnya hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memprioritaskan kebutuhan dasar warga.
Senada, Hj. Harisa Soharjo menyoroti dua problem utama yang hampir selalu muncul di setiap forum masyarakat Malili.
“Problem pertama adalah infrastruktur sekolah, mulai dari SD sampai SMP, terutama kondisi bangunan dan halaman sekolah yang bermasalah saat musim hujan. Kedua adalah kebutuhan air bersih yang menjadi keluhan warga di hampir setiap Musrenbang Desa,” ungkap Harisa.
Harisa berharap rencana alokasi anggaran sekitar Rp 100 Miliar untuk PDAM yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dapat terealisasi, sehingga krisis air bersih bisa teratasi.
Sementara itu, Andi Ahmad menekankan agar APBD 2027 senilai Rp 2,2 Triliun tersebut benar-benar inklusif dan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Camat Malili mengapresiasi kehadiran ketiga legislator tersebut dan menilai kegiatan ini sangat membantu pemerintah kecamatan dalam menyampaikan usulan pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
Kegiatan diakhiri dengan dialog terbuka dan pencatatan seluruh usulan prioritas dari perwakilan desa dan kepala sekolah untuk dibawa ke pembahasan resmi Ranperda APBD 2027 di DPRD Luwu Timur.(Red)
