Dengar Langsung Keluhan Warga, Sarkawi Hamid Siap Kawal APBD 2027 Tepat Sasaran

  • Bagikan

Burau, Koranta.id — Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid bersama anggota DPRD Dapil III dan sejumlah kepala perangkat daerah turun langsung menyerap aspirasi masyarakat untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Burau pada Senin (19/10/2026) dan dilanjutkan di Kantor Camat Wotu pada Selasa (20/10/2026), dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Hadir dalam pertemuan itu Camat, para Kepala Desa, Kepala Sekolah jenjang SD, SMP dan PAUD, Ketua dan Anggota BPD, hingga tokoh masyarakat yang ada di dua kecamatan tersebut.

Anggota DPRD Dapil III yang turun langsung dalam kegiatan ini yakni Sarkawi Hamid, Harisal, Sukman Sadike, dan Muhammad Nur, yang kompak mendengarkan usulan warga secara terbuka.

Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid mengatakan, pertemuan tersebut memang sengaja digelar untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat di tahun 2027 mendatang.

“Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengar secara langsung berbagai masukan terkait rencana program yang akan dilaksanakan pada APBD tahun 2027,” kata Sarkawi Hamid.

Menurut legislator tersebut, masukan dari pemerintah kecamatan, desa, pihak sekolah, BPD dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengetahui kebutuhan riil di lapangan.

Sehingga, lanjut Sarkawi, dengan pertemuan ini seluruh usulan masyarakat dapat dihimpun lebih awal sebelum masuk dalam proses penyusunan anggaran daerah yang lebih teknis.

Sementara itu, terkait jadwal penyusunan, Sarkawi menyampaikan bahwa APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2027 dijadwalkan akan dimulai pada minggu pertama bulan November 2026.

Oleh karena itu, pertemuan di Burau dan Wotu menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi sebelum pembahasan anggaran berlanjut di tingkat DPRD dan pemerintah daerah.

Sarkawi menegaskan, setiap aspirasi yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan program pembangunan, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *