LUWU TIMUR, Koranta.id – DPRD Luwu Timur menyatakan siap mengawasi langsung penerapan Surat Edaran Bupati terkait distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di seluruh SPBU yang ada di wilayah Luwu Timur.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Firman Udding, mengatakan pengawasan di lapangan adalah kunci agar kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti di atas kertas.
“Kami di DPRD berkomitmen mengawal SE ini. Kalau aturannya sudah ada, harus dijalankan secara disiplin supaya BBM subsidi benar-benar sampai ke orang yang berhak,” ujar Firman, Kamis (9/7/2026).
Ia menyoroti masih adanya praktik pembelian Pertalite yang tidak sesuai peruntukannya. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab antrean panjang dan kelangkaan di sejumlah SPBU.
Untuk itu Firman meminta para pengelola SPBU memperketat pengawasan setiap transaksi BBM subsidi sesuai isi SE Bupati.
Ia juga mendorong Pertamina memperkuat koordinasi dengan Pemda Luwu Timur agar pengawasan berjalan menyeluruh dan tidak ada celah bagi oknum yang bermain.
“Harus ada pengawasan bersama. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi. Subsidi ini untuk rakyat, jadi harus tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam SE tersebut, Pertalite bersubsidi diprioritaskan untuk kelompok sasaran seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat yang memang masuk kriteria penerima subsidi.
Firman pun mengajak masyarakat ikut mendukung dengan membeli sesuai kebutuhan dan tidak menimbun BBM.
Menurutnya, jika aturan dipatuhi semua pihak, persoalan antrean dan kelangkaan Pertalite yang selama ini dikeluhkan warga bisa diurai.
“Dengan pengawasan ketat dan kepatuhan bersama, kami yakin tata kelola distribusi BBM subsidi di Luwu Timur akan lebih baik,” tutupnya.(Red)
