Malili, Koranta.id – Monitoring Ranperda APBD 2027 di Kantor Camat Malili, 19 Oktober 2026 berlangsung hangat dan penuh aspirasi.
Anggota DPRD Luwu Timur, Andi Ahmad menegaskan, APBD Luwu Timur Tahun 2027 senilai Rp 2,2 Triliun harus benar-benar inklusif dan tidak hanya berhenti sebagai angka di atas kertas.
“Angka Rp 2,2 triliun itu terlihat besar kalau dikumpul, tapi akan terasa kecil ketika didistribusikan. Karena itu harus fokus untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi berbasis desa,” tegas Andi Ahmad di hadapan Camat Malili, perwakilan desa se-Kecamatan Malili dan para Kepala Sekolah SD.
Menurutnya, di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat problem transfer pusat, APBD harus diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan strategis warga, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“APBD harus partisipatif, harus bisa diakses seluruh warga. Dia harus menjawab seluruh kepentingan warga Malili,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Malili menyampaikan apresiasi atas kehadiran tiga legislator DPRD Luwu Timur yang turun langsung ke wilayahnya.
Kehadiran tersebut dinilai sangat membantu pemerintah kecamatan untuk menyampaikan usulan pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak di tingkat desa dan sekolah.
“Kami berterima kasih, masyarakat Malili akhirnya bisa menyampaikan langsung apa yang mereka butuhkan untuk 2027,” ucap Camat Malili.
Kegiatan monitoring ditutup dengan dialog terbuka dan pencatatan seluruh usulan prioritas dari perwakilan desa dan kepala sekolah. Seluruh usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan resmi Ranperda APBD 2027 di DPRD Luwu Timur untuk diperjuangkan agar dapat terealisasi.(Red)
