LUWU TIMUR, Koranta.id – Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur memberi apresiasi atas raihan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk 14 kali berturut-turut.
Meski demikian, Golkar mengingatkan agar capaian ini tidak membuat pemerintah berpuas diri. Masih ada sejumlah catatan penting terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (3/7/2026).
Menurut Bangkit, opini WTP adalah bukti nyata adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dalam pelaksanaan APBD 2025.
Namun Fraksi Golkar menilai ada beberapa poin yang harus segera dibenahi.
1. Realisasi Pendapatan Belum Maksimal
Pendapatan daerah terealisasi Rp1,94 triliun dari target Rp2,12 triliun, atau 91,39 persen.
“Ini jadi catatan bagi OPD pengelola pendapatan untuk lebih serius menggali potensi yang masih bisa dioptimalkan,” ujar Bangkit.
2. Penyerapan Belanja Modal Masih Rendah
Dari target belanja dan transfer Rp2,10 triliun, realisasinya Rp1,90 triliun atau 90,37 persen. Yang disoroti adalah belanja modal yang baru terserap 83,33 persen senilai Rp318,29 miliar.
Padahal belanja untuk infrastruktur dan pengadaan aset idealnya di atas 90 persen agar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi lebih terasa.
3. Ada Surplus dan SiLPA
Golkar juga mencatat adanya surplus Rp36,4 miliar dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp21,6 miliar.
Pemerintah diminta mengevaluasi pola pelaksanaan APBD agar anggaran benar-benar dimanfaatkan optimal dan punya efek berganda, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Bangkit menegaskan, WTP bukan berarti semua anggaran sudah efektif.
“Opini WTP menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Tapi BPK juga masih memberi catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti,” jelasnya.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Luwu Timur terus membenahi sistem tata kelola keuangan dan menuntaskan temuan BPK agar WTP bisa dipertahankan ke depan.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
“Golkar berkomitmen mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat Luwu Timur,” tutup Bangkit.(Red)
