LUWU TIMUR, Koranta.id — Persoalan ketenagakerjaan kembali mencuat dalam Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun 2026 Anggota DPRD Luwu Timur Dapil I Malili-Wasuponda, Bangkit Revormansyah Pratama. Kegiatan itu berlangsung di Dusun Mallusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Jumat (14/8/2026).
Salah satu keluhan utama warga adalah sulitnya akses terhadap informasi lowongan kerja serta dugaan proses rekrutmen di sejumlah perusahaan yang berjalan tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Menanggapi hal tersebut, Hariyadi selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Luwu Timur yang hadir dalam reses menegaskan komitmennya untuk menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan.
“Selama ada laporan dari masyarakat ke kami, perusahaan yang menyalahi aturan termasuk dalam proses penerimaan tenaga kerja akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Hariyadi di hadapan warga.
Ia menjelaskan, keterlibatan Disnaker dalam setiap proses rekrutmen perusahaan adalah wajib. Tujuannya agar masyarakat lokal mendapatkan informasi yang adil dan peluang kerja dapat disalurkan secara transparan.
Menurut Hariyadi, laporan resmi dari warga menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. Tanpa laporan, pengawasan terhadap perusahaan akan sulit dilakukan secara maksimal.
Senada dengan itu, Bangkit Revormansyah memastikan persoalan ini akan menjadi perhatian serius DPRD Luwu Timur. Ia menyebut Komisi III akan memanggil pihak terkait melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“RDP ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya laporan yang masuk ke DPRD. Ada perusahaan yang merekrut tenaga kerja tapi tidak dilaporkan ke dinas. Ini harus kita luruskan bersama-sama dengan Disnaker,” ujar Bangkit.
Legislator muda itu menilai keterbukaan dalam proses rekrutmen adalah kunci agar masyarakat sekitar perusahaan bisa merasakan dampak positif dari investasi yang ada di daerahnya. Ia mendorong perusahaan lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah.
Selain ketenagakerjaan, warga juga menitipkan sejumlah aspirasi lain kepada Bangkit. Di antaranya program bedah rumah, perbaikan tanggul Sungai Malili, pengadaan bus sekolah, penguatan UMKM perempuan, kemudahan akses BBM bagi nelayan, hingga persoalan distribusi LPG 3 kg.
Bagi Bangkit, forum reses adalah ruang untuk menyerap langsung denyut nadi masyarakat. Semua usulan yang masuk akan dicatat dan diperjuangkan melalui koordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah daerah.
“Harapan kami, melalui reses ini setiap persoalan bisa kita petakan. Khusus tenaga kerja, kami ingin memastikan perusahaan taat aturan dan warga lokal diprioritaskan sesuai regulasi,” pungkasnya.
Warga berharap dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, proses rekrutmen perusahaan ke depan bisa lebih terbuka. Sehingga anak-anak daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di wilayahnya sendiri.(Red)
