MALILI, Koranta.id – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat atau GPR DPRD Luwu Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan APBD 2025. Mulai dari kualitas proyek fisik, penyaluran bantuan sosial, sampai situasi di kawasan PTPN Angkona menjadi poin yang disorot dalam rapat paripurna.
Catatan itu dibacakan Juru Bicara Fraksi GPR, I Wayan Suparta, pada Jumat (3/7/2026) saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
1. Evaluasi Proyek Fisik
GPR mengaku sudah menelaah nota keuangan Pemkab serta turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah proyek. Dari hasil pemantauan itu, fraksi menilai masih ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang harus segera dibenahi.
“Masih kami temukan beberapa persoalan di lapangan. Ini perlu jadi perhatian serius pemerintah agar ke depan pelaksanaannya lebih baik,” kata I Wayan Suparta.
2. Penyaluran Bansos Harus Tepat Waktu
Fraksi juga menyoroti program bantuan pemerintah seperti Kartu Lansia, beasiswa, dan bantuan seragam untuk siswa PAUD, SD, dan SMP. Secara konsep, GPR menilai programnya sudah bagus.
Namun di lapangan distribusinya masih perlu diperbaiki. GPR menekankan agar bantuan seragam sekolah bisa diterima siswa tepat di awal tahun ajaran, bukan terlambat.
3. Konflik di Kawasan PTPN Angkona
Sorotan paling tajam disampaikan terkait kondisi di perkebunan PTPN wilayah Kecamatan Angkona, tepatnya di Desa Tawakua, Mantadulu, dan Taripa.
Menurut GPR, maraknya dugaan penjarahan tandan buah sawit di kawasan tersebut sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Fraksi meminta Pemkab tidak memandang persoalan ini sebagai hal sepele.
“Kondisi ini sudah memprihatinkan dan membuat masyarakat gelisah. Kami harap segera ditangani agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi GPR berharap seluruh catatan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi Pemkab Luwu Timur untuk meningkatkan kualitas program dan pengelolaan APBD di tahun mendatang.(Red)
