LUWU TIMUR, Koranta.id —Menjelang pembahasan APBDP 2026, Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai Gerindra Sarkawi Hamid mendorong koleganya untuk lebih tajam mengawal anggaran. Jangan sampai APBD hanya jadi dokumen besar tanpa eksekusi di lapangan.
Peringatan itu disampaikan Sarkawi saat mengikuti Bimtek yang digelar Partai Gerindra untuk kadernya di DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD kabupaten/kota se-Sulsel. Fokusnya menguatkan fungsi budgeting agar setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kondisi fiskal Luwu Timur alhamdulillah cukup stabil dan terkendali dibanding beberapa daerah lain di Sulsel, meskipun ada sedikit kelambatan daya serap,” kata Sarkawi.
Ia menilai saat ini Luwu Timur memasuki fase krusial. Pembahasan Perubahan APBD 2026 harus digunakan untuk menguji ulang program yang belum jalan, bukan sekadar menyetujui angka pendapatan dan belanja.
Sarkawi berharap APBD Perubahan 2026 sudah ditetapkan paling lambat akhir September 2026. Tujuannya agar penyesuaian target pendapatan dan belanja punya waktu cukup untuk dieksekusi.
“Penetapan di akhir September itu penting. Kalau terlambat, kegiatan menumpuk di akhir tahun. Kualitas belanja turun, serapan jadi tidak efektif,” ujarnya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar nominalnya, tapi seberapa cepat anggaran dikonversi menjadi pelayanan, pembangunan, dan manfaat nyata.
“Penyesuaian pendapatan dan belanja harus jalan efektif. Tujuannya mempercepat perputaran ekonomi dan menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun yang bisa menyeberang ke 2027,” tegasnya.
Karena itu, Sarkawi meminta DPRD tidak menjadi “stempel”. Program yang tidak punya daya ungkit harus dievaluasi. Sementara program mendesak dengan dampak ekonomi langsung harus diprioritaskan.
Bagi Gerindra, lanjut Sarkawi, fungsi budgeting DPRD adalah memastikan anggaran dirancang realistis, dieksekusi tepat waktu, dan dirasakan masyarakat.
“APBD besar tapi serapannya lambat, akhirnya cuma jadi angka di kertas, bukan manfaat di tengah masyarakat,” pungkasnya.(Red)
