JAKARTA, Koranta.id — DPRD Luwu Timur turun langsung mengawal persoalan warga terdampak Proyek Strategis Nasional. Anggota DPRD Muhammad Iwan mendampingi Bupati Irwan Bachri Syam menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI di Jakarta, Jumat 17 Juli 2026.
Kunjungan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin pembangunan berjalan hanya mengejar target. Hak masyarakat di sekitar kawasan PSN harus tetap jadi prioritas.
“Yang paling utama adalah memastikan masyarakat memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD akan terus mengawal agar proses pembangunan berjalan adil, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat Luwu Timur,” kata Muhammad Iwan usai pertemuan.
Menurutnya, langkah Bupati memilih berdialog langsung dengan Komnas HAM menunjukkan keseriusan Pemkab. Komunikasi itu penting agar setiap tahapan pembangunan PSN di Luwu Timur mengedepankan prinsip HAM, kepastian hukum, dan perlindungan bagi warga yang terdampak.
Rombongan Pemkab Luwu Timur diterima Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian. Komnas HAM mengapresiasi inisiatif Pemkab yang proaktif membangun koordinasi terkait perkembangan PSN di daerah.
Iwan berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dan Komnas HAM bisa melahirkan solusi terbaik. Tujuannya satu: pembangunan tetap jalan, tapi kepentingan masyarakat tidak dikorbankan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Irwan Bachri Syam, Wakil Ketua I DPRD Jihadin Peruge, Sekda Ramadhan Pirade, Asisten Pemerintahan dan Kesra Aini Endis Anrika, sejumlah kepala OPD, Camat Malili Hasimning, dan Kepala Desa Harapan Mustakim.(Red)
