LUWU TIMUR, Koranta.id – Fraksi PAN DPRD Luwu Timur angkat suara. Mereka mendesak Pemkab Luwu Timur buat evaluasi total semua proyek pembangunan yang lagi jadi keluhan warga.
Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN, Nurcholis Aziz, saat membacakan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat paripurna, Jumat 3 Juli 2026.
Menurut Fraksi PAN, ada cukup banyak infrastruktur yang baru dibangun tapi sudah rusak duluan. Mulai dari ruas jalan, drainase, fasilitas umum, sampai sarana pelayanan publik. Ada juga proyek yang telat selesai. Bahkan hasilnya tidak sesuai spesifikasi di awal.
“Ini jadi tanda kalau pengawasannya masih perlu diperkuat,” kata Nurcholis.
Karena itu, PAN merekomendasikan Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan cuma proyek yang viral, tapi semua proyek yang kualitasnya dipersoalkan masyarakat.
PAN juga mendorong pengawasan diperkuat dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan.
Buat PAN, pembangunan dari uang rakyat itu harus mikirin kualitas dan umur panjang, bukan cuma buru-buru selesai sebelum tutup tahun anggaran.
Pengawasan ke konsultan pengawas dan penyedia jasa juga diminta diperketat. Tujuannya biar infrastruktur yang dibangun benar-benar bisa dipakai lama dan manfaatnya kerasa sampai ke masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PAN tetap mengapresiasi Pemkab Luwu Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Ini sudah yang ke-14 kalinya.
Tapi Nurcholis mengingatkan, WTP itu soal administrasi dan kepatuhan akuntansi.
“Keberhasilan yang sesungguhnya itu kalau APBD bisa bikin pelayanan publik lebih baik, ngurangin kesenjangan, naikin kesejahteraan, dan menghadirkan keadilan buat semua warga,” ujarnya.(Red)
