Luwu Timur, Koranta.id 16 Juli 2025 – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan ultimatum keras terhadap kegagalan proyek strategis yang menghantam tahun anggaran 2024. Juru bicara Fraksi Nasdem, Aprianto, S.Kep, secara terbuka menyerang pelaksanaan proyek infrastruktur besar yang gagal, termasuk Pembangunan Pasar Tomoni, Rumah Sakit Atue, dan Islamic Center.
Dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar hari ini, Aprianto menyatakan bahwa kegagalan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan proses seleksi rekanan.
“Fraksi Nasdem memandang akar permasalahan ini bukan sekadar soal teknis. Ini menyangkut lemahnya sistem kontrak pekerjaan konstruksi, minimnya pengawasan sejak awal, dan belum optimalnya kompetensi pelaksana di internal OPD teknis,” tegas Aprianto.
Proyek Pembangunan Pasar Tomoni yang menelan pagu anggaran sebesar Rp18,5 miliar menjadi contoh kegagalan yang paling mencolok. Keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan, hingga jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan menjadi catatan penting. Begitu pula pembangunan Rumah Sakit Atue dan Islamic Center yang dianggap berjalan tidak sesuai harapan masyarakat.
Fraksi Nasdem menuntut pembenahan sistemik dalam tata kelola proyek konstruksi pemerintah daerah. “Kami merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kontrak pekerjaan konstruksi, terutama proyek dengan nilai pagu besar. Seleksi rekanan harus diperketat dan pengawasan teknis harus diperkuat sejak proses awal,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, unsur Forkopimda, Pimpinan dan anggota DPRD, serta para pejabat lingkup Pemkab Luwu Timur.
Fraksi Nasdem berharap bahwa Pemerintah Daerah dapat segera mengambil tindakan untuk membenahi sistem konstruksi dan meningkatkan kapasitas manajerial di internal OPD teknis.
Proyek strategis gagal, masyarakat Luwu Timur harus siap-siap untuk mendapatkan hasil yang lebih baik! Fraksi Nasdem DPRD Lutim tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. (Ibr/Red)
