MALILI, Koranta.id – Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Hj. Harisah Suharjo menyatakan dukungan penuh atas upaya Pemkab Luwu Timur merumuskan standarisasi rendemen. Standar ini akan menjadi acuan utama dalam menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Pernyataan itu disampaikan Harisah usai Rapat Koordinasi Stabilitas Harga TBS bersama Bupati Irwan Bachri Syam di Ruang Rapat Kerja Bupati, Malili, Kamis 4/6/2026.
Menurutnya, langkah ini strategis untuk menciptakan tata niaga sawit yang transparan dan memberi kepastian rasa adil bagi petani.
“Selama ini petani hanya menerima harga akhir tanpa tahu faktor yang memengaruhinya. Dengan standar rendemen, proses penetapan harga jadi lebih terbuka dan minim potensi salah paham,” jelas Harisah.
Politisi perempuan itu menyebut, kualitas buah panen merupakan faktor utama penentu nilai TBS. Karena itu, ia mendorong edukasi berkelanjutan kepada petani.
“Petani harus paham standar kualitas dan rendemen. Kalau tahu ilmunya, mereka bisa menghasilkan buah lebih baik dan berdampak pada harga yang diterima,” katanya.
Harisah juga mengapresiasi komitmen Pemkab yang akan menggelar pertemuan rutin antara perusahaan, asosiasi petani, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas perkembangan harga sawit.
“Forum komunikasi yang berjalan secara berkala akan mempermudah penyelesaian persoalan di lapangan. Sekaligus membangun kepercayaan antara petani dan perusahaan,” ujarnya.
“Semua pihak harus satu komitmen: menjaga harga TBS tetap kompetitif dan petani mendapat haknya secara layak. Transparansi adalah kuncinya,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Luwu Timur akan mengawal kebijakan yang berpihak ke petani. Termasuk mendorong penerapan standar rendemen yang objektif dan pengawasan di lapangan.
Harisah berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, dan asosiasi petani dapat membuat tata niaga sawit Luwu Timur semakin sehat dan berkeadilan. Tujuannya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dari sektor perkebunan sawit.(Red)
