LUWU TIMUR— Rusdi Layong, Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di Desa Balantang, Kecamatan Malili, Sabtu (15/8/2026).
Dalam pertemuan itu beragam kebutuhan pembangunan mencuat. Mulai dari fasilitas keagamaan, sarana olahraga, penanganan banjir, hingga penguatan sektor perikanan dan tambak. Semua usulan disampaikan langsung oleh masyarakat kepada wakil rakyatnya.
Menurut Rusdi, banyaknya aspirasi yang masuk menunjukkan bahwa pembangunan di desa tidak bisa lagi dilihat secara sektoral. Setiap bidang saling berkaitan dan berdampak pada kehidupan warga sehari-hari. Karena itu, ia menekankan pentingnya menyusun skala prioritas agar usulan yang paling mendesak bisa lebih mudah diperjuangkan.
“Semua aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan kami tampung dan kami kawal sesuai kewenangan. Kami juga akan mendorong koordinasi dengan OPD terkait agar persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Rusdi.
Forum reses di Balantang dihadiri unsur yang cukup lengkap. Hadir pemerintah desa, kelompok perempuan, pemuda, hingga masyarakat pesisir. Dengan komposisi peserta seperti ini, reses tidak hanya menjadi agenda menyerap aspirasi, tetapi juga ruang untuk memetakan kebutuhan pembangunan dari berbagai kelompok.
Sejumlah usulan mengarah langsung pada peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi warga. Dari unsur keagamaan, masyarakat mengusulkan penambahan fasilitas penunjang kegiatan Majelis Taklim. Sementara kelompok pemuda meminta penerangan lapangan desa agar kegiatan olahraga dan pembinaan generasi muda bisa berjalan hingga malam hari.
Di sisi lain, masyarakat pesisir menyoroti sektor perikanan dan tambak. Mereka berharap ada dukungan program pemerintah yang bisa meningkatkan produktivitas usaha, mulai dari akses bantuan sarana produksi hingga pendampingan. Selain itu, persoalan banjir dan infrastruktur dasar juga menjadi catatan penting yang disampaikan warga.
Menutup dialog, Rusdi menegaskan bahwa seluruh usulan memiliki bobot penting. Namun dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah perlu memiliki peta prioritas yang jelas agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
Ia berharap komunikasi antara warga, pemerintah desa, DPRD, dan OPD terus diperkuat agar setiap aspirasi punya peluang besar masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.(Red)
