LUWU TIMUR, Koranta.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dinilai sukses menjaga stabilitas keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kendati begitu, PDIP mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada disiplin anggaran. Pemkab juga diminta segera mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperluas basis ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Andi Ahmad, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (3/7/2026).
Dalam pemaparannya, Fraksi PDIP menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk memotret kondisi Pemkab Luwu Timur saat ini.
Untuk aspek kekuatan, PDIP menilai kinerja fiskal pemerintah daerah cukup sehat. Indikatornya terlihat dari struktur APBD yang rapi, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA yang positif, serta laju pertumbuhan ekonomi yang masih stabil.
“Struktur anggaran yang baik dan SILPA positif menunjukkan belanja sudah dikendalikan dengan disiplin. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga juga menjadi bukti efisiensi dan stabilitas masih terpelihara,” ujar Andi Ahmad.
Di sisi lain, PDIP menekankan bahwa menjaga stabilitas fiskal saja tidak cukup. Kualitas pembangunan juga harus ditingkatkan.
Fraksi PDIP menyoroti ketergantungan ekonomi Luwu Timur yang masih tinggi pada sektor pertambangan. Kontribusinya mencapai sekitar 70 persen terhadap PDRB, sehingga daerah dinilai rawan terdampak fluktuasi harga komoditas dunia.
Selain itu, realisasi belanja modal yang baru 13,33 persen dianggap belum optimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan layanan publik. PDIP juga mencatat masih adanya kemiskinan ekstrem sebesar 1,66 persen yang menjadi catatan penting dalam upaya mengurangi ketimpangan.
Untuk itu, PDIP mendorong penguatan sektor non-tambang seperti UMKM, pertanian, dan pariwisata. Belanja modal juga perlu diarahkan ke program-program produktif yang langsung dirasakan masyarakat.
Fraksi PDIP turut menyoroti capaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang belum sesuai target. Dari target Rp1,6 triliun, realisasinya tercatat sekitar Rp1,43 triliun.
Menurut PDIP, hal ini memperlihatkan bahwa APBD masih sangat bergantung pada dana transfer. Ke depan perlu ada upaya memperkuat pendapatan asli daerah agar lebih mandiri.
Menutup pandangannya, PDIP menegaskan Pemkab Luwu Timur sudah menunjukkan kinerja baik dalam menjaga disiplin fiskal. Namun ke depan, fokus pembangunan perlu digeser dari sekadar menjaga kesehatan keuangan menjadi mendorong pemerataan melalui belanja yang produktif dan diversifikasi ekonomi.(Red)
