Kendari, Koranta.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat komitmen memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat.
Hal itu ditegaskan langsung Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, saat menghadiri forum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se-Sulawesi di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention, Kendari, Jumat, 29 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam mendorong percepatan pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di wilayah Sulawesi, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, khususnya sektor rentan.
Acara itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulawesi.
Turut mendampingi Wabup Lutim di antaranya Kepala BKAD Muhammad Said, Kabag Umum Setda Anita, Kabag Prokopim Sahir, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Luwu Timur.
Dalam arahannya, A. Fatoni menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap perlindungan jaminan sosial masyarakat, terutama bagi pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap ketidakpastian ekonomi.
Menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga jaminan pendidikan bagi anak peserta sampai perguruan tinggi.
“Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mencegah masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan ketika pencari nafkah mengalami musibah atau meninggal dunia,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi memastikan implementasi program berjalan optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wabup Puspawati Husler menegaskan bahwa Pemkab Luwu Timur terus mendorong percepatan capaian Universal Coverage Jamsostek hingga menyentuh angka 100 persen pada tahun 2026.
“Melalui kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, dukungan APBD, serta program perlindungan pekerja rentan, kami optimistis target UCJ 100 persen di Luwu Timur dapat tercapai,” tegasnya.
Puspawati menambahkan, fokus Pemkab saat ini adalah menjangkau pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja serabutan melalui skema subsidi iuran APBD dan program CSR perusahaan.
Dalam momentum tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kategori terbaik Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Zona Sulawesi 2025, termasuk penghargaan kepesertaan tertinggi dan pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis JHT.
Langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja dinilai menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sosial ekonomi daerah.(Red)
