MAKASSAR, Koranta.id — Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan tidak seharusnya terus dipertontonkan pada situasi seperti ini.
Antrean BBM mengular di berbagai SPBU. Tabung LPG sulit diperoleh masyarakat. Pemadaman listrik bergilir kembali menjadi kenyataan yang harus ditanggung rakyat.
Pertanyaannya: Sampai kapan masyarakat harus terus diminta bersabar menghadapi persoalan yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah?
Kita harus berani mengatakan dengan tegas: ini bukan semata-mata persoalan teknis. Ini adalah persoalan kebijakan.
Ketika persoalan kebutuhan dasar muncul secara bersamaan dan pemerintah terlihat gagap merespons, maka yang harus dipertanyakan adalah kualitas perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta keberanian dalam mengambil keputusan.
Jangan rakyat terus yang diminta memahami keadaan, sementara pemerintah terlambat membaca keadaan.
Negara tidak boleh kalah cepat dari masalah.
Pemerintah harus berani mengambil langkah luar biasa ketika keadaan membutuhkan. Jangan menunggu antrean semakin panjang, keresahan semakin meluas, dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin terganggu baru kemudian bergerak.
Kebijakan yang terlambat adalah kebijakan yang gagal melindungi rakyat. Karena BBM bukan sekadar komoditas. LPG bukan sekadar tabung gas. Listrik bukan sekadar aliran energi.
Semuanya menyangkut kehidupan rakyat, roda ekonomi, dapur keluarga, usaha kecil, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakat.
Maka sudah waktunya pemerintah berhenti bekerja dengan pola “menunggu masalah datang lalu mencari solusi.”
Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengantisipasi, keberanian mengambil keputusan, dan tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat tidak terganggu.
Kalau kebijakan tidak mampu menghadirkan kepastian, maka kebijakan itu harus dievaluasi.
Kalau koordinasi tidak mampu menyelesaikan persoalan, maka koordinasi itu harus dibenahi.
Kalau langkah yang diambil terbukti tidak efektif, maka jangan takut mengoreksinya.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang pandai menjelaskan masalah. Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu menyelesaikan masalah.
Makassar dan Sulawesi Selatan berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak, energi yang tersedia, listrik yang menyala, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Jangan biarkan rakyat terus membayar mahal atas kegagalan negara mengambil keputusan.
Saat rakyat antre, pemerintah harus bergerak.
Saat rakyat kesulitan, pemerintah harus hadir.
Saat kebijakan gagal, pemerintah harus berani mengevaluasi.
RAKYAT MENUNGGU TINDAKAN, BUKAN ALASAN!
Muh. Rifaldi Pratama Putra
(Aktivis Sosial)
