MALILI, Koranta.id — Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Luwu Timur itu dipimpin Ketua DPRD Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo. Turut hadir Sekda Luwu Timur Dr. Ramadhan Pirade, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemkab, seluruh anggota DPRD, serta insan pers.
Dalam paripurna tersebut, lima fraksi DPRD secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kelima fraksi itu adalah NasDem, PDI Perjuangan, Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), Golkar, dan PAN.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Suwati, menjadi pembicara pertama. Ia menegaskan Fraksi NasDem menyetujui Ranperda tersebut dengan sejumlah catatan dan rekomendasi teknis agar pelaksanaan anggaran lebih terarah dan tepat sasaran.
Pandangan berikutnya disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Erick Estrada. Ia menekankan Perubahan APBD 2026 harus dijadikan instrumen korektif. Menurutnya, perubahan anggaran bukan hanya soal penyesuaian angka, tetapi juga evaluasi program yang belum berjalan optimal.
Juru Bicara Fraksi GPR, Rusdi Layong, menyoroti pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi. Ia meminta setiap penyesuaian anggaran selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Sementara Juru Bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah, berharap Perubahan APBD memberi dampak nyata terhadap pemerataan ekonomi dan percepatan penyelesaian program prioritas daerah.
Penyampaian akhir dilakukan Juru Bicara Fraksi PAN, Hj. Prima Eyza Purnama. Ia menilai Perubahan APBD merupakan instrumen strategis untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah. “Ini bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas,” ujarnya.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wabup Puspawati Husler menyampaikan apresiasi. Ia menyebut dinamika dan masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam evaluasi bersama.
“Melalui rekomendasi dan masukan dari seluruh fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis pelaksanaan APBD ke depan akan semakin tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Puspawati.(Red)
