Sarkawi Hamid Minta Pemda Luwu Timur Tunggu Kepastian Dana Transfer Sebelum Bahas APBD 2026

  • Bagikan

LuwuTimur,Koranta.id, 27, Oktober 2025 – Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 sebelum memastikan besaran dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Sarkawi dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang membahas penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.

Sarkawi menekankan pentingnya kepastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat sebelum membahas APBD 2026. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan konfirmasi resmi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mengenai potensi pemotongan dana transfer.

“Kami sudah mengikuti menteri, dan DJPK telah menyatakan adanya pemotongan dana transfer. Karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan Badan Anggaran, harus dipastikan dulu berapa nominal yang benar-benar akan diterima,” tegasnya.

Sarkawi juga menyoroti munculnya beberapa program yang sebelumnya tidak dibahas di DPRD namun tetap teranggarkan dalam pelaksanaan APBD. Ia meminta praktik semacam itu tidak terulang.

“Ke depan jangan sampai ada anggaran yang tiba-tiba muncul tanpa dibahas bersama DPRD. Ini soal keterbukaan dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, Sarkawi meminta pimpinan DPRD memberi waktu yang cukup kepada seluruh anggota untuk meneliti setiap program dan kegiatan yang diusulkan pemerintah daerah dalam dokumen KUA-PPAS dan Renja.

“Kita harapkan proses pembahasan bisa berjalan dengan waktu yang cukup, agar semua program bisa dikaji secara detail dan transparan,” katanya.

Sarkawi juga mengingatkan agar pembahasan RAPBD 2026 tetap sesuai jadwal agar penetapan bisa dilakukan paling lambat pada 30 Oktober 2025, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler, para anggota DPRD, dan jajaran perangkat daerah.

Dengan demikian, Sarkawi berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dengan matang sebelum membahas APBD 2026, sehingga proses pembahasan dapat berjalan dengan transparan dan efektif. (IB/Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!