Luwu Timur, Koranta.id – Data BPS menunjukkan tren positif, DPRD terus mengawal program pemberdayaan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur kembali mencatat penurunan signifikan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 20 Oktober 2025, penduduk miskin pada Maret 2025 berjumlah 18,55 ribu jiwa, turun 2,15 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase kemiskinan juga menurun dari 6,55 % menjadi 5,79 %.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Muh Iwan, menyambut baik capaian tersebut.
“Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang dijalankan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan di Luwu Timur,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPRD, Senin (20/10/2025).
Muh Iwan menjelaskan bahwa DPRD terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, mulai dari penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, hingga optimalisasi anggaran untuk program pemberdayaan.
“Kami di DPRD selalu mengawal program‑program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, baik melalui regulasi maupun pengawasan anggaran. Komitmen ini yang terus kami jaga,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penurunan ini merupakan bukti bahwa kebijakan yang diambil selama ini “benar‑benar menyentuh masyarakat”. Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder menjadi kunci utama dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.
Data BPS menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang cukup konsisten dalam delapan tahun terakhir. Meski sempat meningkat pada 2021 dan 2023, jumlah penduduk miskin kembali turun signifikan pada 2025. Pada 2018, angka kemiskinan berada di 21,15 ribu jiwa, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 18,55 ribu jiwa pada 2025.
Kepala BPS Luwu Timur, Muh Husri Harta Saham, menjelaskan bahwa garis kemiskinan sendiri terus mengalami kenaikan, termasuk kenaikan terbesar pada 2023 sebesar 11,17 % sebelum mencapai Rp 469.563 per kapita per bulan pada 2025.
Meskipun mencatat penurunan, Muh Iwan menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai. “Meski angkanya turun, pekerjaan kita belum selesai. DPRD akan terus mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di desa‑desa,” katanya.
Ia berharap tren positif ini tidak hanya bertahan, tetapi semakin membaik di tahun‑tahun mendatang. “Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas kami. Kolaborasi harus terus diperkuat agar penanggulangan kemiskinan semakin efektif,” tutupnya.
Penurunan angka kemiskinan di Luwu Timur menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari DPRD dan seluruh elemen masyarakat, harapan akan terwujudnya Luwu Timur yang lebih sejahtera dan mandiri semakin kuat.(Red)
