Luwu Timur Perang Melawan Kekerasan Berbasis Gender, Harisah: Jangan Hanya Kebijakan, Harus Ada Anggaran

  • Bagikan

MALILI, Koranta.id — DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan tidak akan tinggal diam melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen memastikan perlindungan korban berjalan nyata, bukan sekadar di atas kertas.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, dalam Seminar dan Rapat Koordinasi Multi Stakeholders untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Save The Children itu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga masyarakat.

Sebagai satu-satunya tokoh perempuan yang menduduki kursi unsur pimpinan DPRD, Harisah mengaku prihatin dengan maraknya kekerasan yang kini tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga merambah ke dunia digital.

“Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ada penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ada perundungan melalui media digital. Korbannya kebanyakan perempuan dan anak,” ujar Harisah.

Menurut Harisah, bentuk kekerasan digital itu dampaknya tidak kalah berat dari kekerasan fisik. Korban bisa trauma, dikucilkan, bahkan kehilangan masa depan hanya karena foto atau videonya disebar tanpa izin.

Karena itu, DPRD mendorong tiga hal sekaligus.

Pertama, regulasi yang lebih kuat agar pelaku kekerasan, termasuk pelaku kekerasan digital, bisa ditindak tegas.

Kedua, anggaran yang cukup melalui APBD agar layanan bagi korban benar-benar tersedia, mulai dari pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga rumah aman.

Ketiga, pengawasan ketat agar program yang sudah dianggarkan tidak berhenti di laporan, tetapi benar-benar dirasakan korban.

“Perlindungan tidak cukup hanya dengan kebijakan. Harus ada anggaran dan mekanisme penanganan yang cepat dan tepat. Kalau korban melapor hari ini, dia harus langsung dilayani hari ini juga, bukan menunggu berminggu-minggu,” tegas Harisah.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kebijakan, kelembagaan, penganggaran, dan kapasitas SDM dalam pencegahan serta penanganan KBG.

Komitmen itu tidak berhenti di seminar. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial P3A Luwu Timur langsung menandatangani perjanjian kerja sama dengan Save The Children dalam pelaksanaan program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women (ELEVATE).

Program ELEVATE diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor. Sebab, perempuan yang mandiri secara ekonomi dinilai lebih berdaya untuk keluar dari lingkaran kekerasan.

Harisah berharap, kolaborasi ini menjadi titik awal Luwu Timur yang lebih aman dan berpihak kepada perempuan dan anak.

“Ini soal masa depan anak-anak kita. Luwu Timur harus menjadi daerah yang aman bagi perempuan dan anak, baik di rumah, di sekolah, maupun di ruang digital,” tutupnya.(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *