MALILI, Koranta.id, 21 November 2025 –Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi‑fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Luwu Timur, Jumat (21/11/2025).
Juru Bicara Fraksi NasDem, Muhammad Iwan yang lebih dikenal dengan sapaan akrab “Iwan Lamaeto” menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan pada program‑program yang memberikan dampak nyata bagi rakyat, bukan sekadar menutupi kebutuhan rutin birokrasi.
“Belanja daerah tidak boleh hanya berjalan normatif, tetapi harus fokus pada kebutuhan publik. Efisiensi anggaran operasional dan pengurangan belanja seremonial perlu menjadi langkah penting agar ruang fiskal pemerintah dapat dialokasikan untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat,” ujar Iwan dengan tegas.
Fraksi NasDem menilai bahwa struktur APBD 2026 harus menempatkan program prioritas di garis depan. Menurut Iwan, alokasi dana harus mengutamakan sektor‑sektor yang langsung meningkatkan taraf hidup warga, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi mikro.
Ia menambahkan bahwa pemotongan belanja yang bersifat seremonial atau protokoler akan memberi ruang bagi investasi produktif yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain menekankan pengeluaran yang berdampak, Fraksi NasDem juga menyoroti sisi pendapatan. Iwan menegaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD 2026 harus realistis, berbasis data, dan menyesuaikan tren ekonomi daerah serta proyeksi nasional tahun 2026.
Untuk mencapai hal tersebut, ia mengusulkan strategi diversifikasi dan ekstensifikasi PAD, termasuk peningkatan efisiensi pemungutan pajak daerah, pengembangan usaha kecil menengah, serta pemanfaatan potensi pariwisata dan agribisnis yang belum tergarap maksimal.
Dalam pembahasan Ranperda penyertaan modal daerah kepada PT Luwu Timur Gemilang, Fraksi NasDem menyatakan dukungannya, namun dengan catatan penting. “Penambahan modal harus berbasis kajian kelayakan bisnis yang jelas dan terukur,” kata Iwan. Ia menekankan bahwa investasi publik harus menghasilkan laba bagi daerah serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Mengenai Ranperda Riset dan Inovasi Daerah, Fraksi NasDem memberikan apresiasi tinggi. Iwan menilai inovasi daerah harus menjadi mesin peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.
“Inovasi pelayanan publik harus sederhana, cepat, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya, menambahkan bahwa regulasi tersebut diharapkan dapat memicu kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Fraksi NasDem juga menyetujui dua Ranperda lain yang berkaitan dengan perubahan regulasi perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Iwan, ketentuan baru seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, serta tunjangan purna tugas bagi anggota BPD merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan desa.
“Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan,” katanya.
Di akhir penyampaiannya, Iwan menegaskan bahwa kelima Perda yang dibahas harus mampu menghadirkan manfaat nyata. “Regulasi ini bukan hanya dokumen formal, tetapi harus menjadi instrumen yang menghadirkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
Rapat paripurna yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD dari seluruh fraksi, serta perwakilan OPD, menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan APBD 2026 sebagai alat yang benar‑benar pro‑rakyat. Dengan harapan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat dirasakan langsung oleh warga Luwu Timur, Fraksi NasDem menantikan implementasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
