Luwu Timur, Koranta.id – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Kabupaten Luwu Timur menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mempercepat pemanfaatan pembangunan rumah sakit atur (RS Atue) dan menanggapi serius persoalan banjir yang berulang di wilayah kecamatan burau.
Juru Bicara Fraksi GPR, Inmanuddin AN, menyampaikan hal tersebut saat membacakan pandangan akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (22/07/2025). “Pembangunan RSUD Atue harus menjadi perhatian serius agar segera difungsikan. Masyarakat sudah menunggu lama fasilitas kesehatan itu beroperasi secara maksimal,” tegas Inmanuddin.
Fraksi GPR juga menyoroti persoalan banjir yang frekuentif di tiga desa di kecamatan burau.
Menurut mereka, penanganan banjir tidak boleh lagi bersifat reaktif, melainkan harus berbasis mitigasi dan perencanaan jangka panjang. “Masalah banjir di Burau bukan hal baru. Kami meminta pemerintah daerah untuk lebih TANGGAP DAN MENYUSUN LANGKAH PERMANEN guna mengatasinya,” ujarnya.
Selain itu, sektor pertanian juga menjadi Perhatian prioritas Fraksi GPR. Mereka mendorong percepatan pembukaan jalan tani sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan akses petani terhadap lahan serta pasar. “Pembukaan jalan tani harus menjadi PRIORITAS, sebab ini menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat desa,” imbuh Inmanuddin.
Di akhir pandangannya, Fraksi GPR juga MENYINGGUNG BESARNYA ANGKA SILPA PADA TAHUN 2024. Fraksi meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD dan sistem perencanaan Rencana Tahunan Anggaran (RTA). “Silpa yang tinggi menunjukkan masih ada persoalan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” tandasnya.
Fraksi GPR menyatakan persetujuan atas penetapan RANPERDA pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024 menjadi peraturan daerah
Fraksi GPR juga berharap pemerintah daerah dapat terus memperbaiki kualitas tata kelola dan pelayanan publik di masa mendatang.
“Kami berharap pemerintah dapat Menjadi Mitra Strategis bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran,” tambahnya.
Inmanuddin juga menekankan bahwa Fraksi GPR siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
“Tujuan kita jelas: INDONESIA EMAS 2045. Untuk mencapai tujuan itu, kita harus bekerja sama dan menciptakan pemerintahan yang profesional,” tegasnya.
Fraksi GPR juga berharap peringatan ini menjadi momen untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Semoga peringatan ini menjadi refleksi untuk semakin dewasa secara kelembagaan dan profesional dalam bekerja,” ucapnya.(Ibr/Red)
