Luwu Timur, Koranta.id, 22 Juli 2025 – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan catatan strategis dalam penyampaiannya terhadap RANPERDA pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024
Bangkit Revormansyah, Juru Bicara Fraksi Golkar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan Ranperda.
“Fraksi Golkar menyatakan bahwa secara umum penyusunan Ranperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Namun demikian, Fraksi Golkar menyoroti beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja daerah.
“Salah satu poin yang disorot adalah KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) I LAGALIGO,” tambahnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, total realisasi pendapatan RSUD Lagaligo sebesar Rp178,7 MILIAR, sementara realisasi belanjanya mencapai Rp157,3 MILIAR. Meskipun secara umum mengalami surplus, realisasi belanja yang hanya sekitar 88,3 PERSEN dinilai belum optimal.
“Realisasi belanja di bawah 90 persen mengindikasikan bahwa anggaran yang direncanakan tidak terserap sepenuhnya. Ini berarti ada kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target, dan hal ini bisa mengganggu operasional serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bangkit Revormansyah.
Fraksi Golkar mendorong agar kedepan perencanaan anggaran disusun lebih cermat berdasarkan analisis yang matang terhadap potensi pendapatan dan kebutuhan belanja.
“Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Fraksi GOLKAR menyetujui dan menerima untuk disahkan RANPERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Sidang paripurna ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam siklus anggaran, sekaligus forum strategis bagi DPRD untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap pelaksanaan program dan kebijakan fiskal di Luwu Timur.(Ibr/Red)
