MALILI, Koranta.id 9 Desember 2025- Perjuangan untuk memperjuangkan nasib 208 tenaga non-ASN di Kabupaten Luwu Timur terus berlanjut. Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menegaskan bahwa pengabdian dan kontribusi tenaga non-ASN terhadap pelayanan publik selama ini sangat besar dan tidak boleh diabaikan.
Dalam rapat tindak lanjut yang digelar setelah audiensi DPRD Luwu Timur dan Dinas BKPSDM dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dibahas secara khusus keberlanjutan status 208 tenaga non-ASN yang hingga kini belum terakomodasi dalam formasi PPPK maupun penugasan pegawai paruh waktu.
Beberapa opsi skema penanganan pun mengemuka sebagai alternatif solusi. Untuk tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD I Lagaligo dan berbagai Puskesmas di Luwu Timur, pemerintah daerah dimungkinkan menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, tenaga pendidik dapat difasilitasi melalui Dana BOS pada satuan pendidikan masing-masing.
Adapun tenaga teknis dan administrasi, meliputi petugas kebersihan, sopir, koki, dan beberapa jenis layanan dasar lainnya, dapat ditangani melalui mekanisme PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) atau melalui sistem outsourcing.
Firman Udding menekankan bahwa perjuangan ini sudah berlangsung lebih dari dua tahun dan tidak boleh diabaikan begitu saja. “Mereka melayani masyarakat tanpa henti, sehingga sudah sewajarnya kita menghargai dan memperjuangkan masa depan mereka,” ujar Firman.
Ia menambahkan bahwa dari sisi kemampuan keuangan daerah, Luwu Timur sangat memungkinkan untuk memberikan solusi. Bahkan pada pembahasan Banggar sebelumnya, ruang anggaran untuk penanganan tenaga non-ASN telah disiapkan.
“Sebagai anggota DPRD, kami punya tanggung jawab moral kepada 208 tenaga non-ASN ini. Mereka adalah konstituen kami, dan nasib mereka wajib diperjuangkan. APBD kita cukup, dan sudah ada alokasi yang kita siapkan,” tegasnya.
Dengan sisa waktu dua pekan menjelang akhir Desember, DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terbaik yang memberikan kepastian bagi seluruh tenaga non-ASN yang masih tersisa. “Semoga dalam dua minggu ini ada solusi terbaik. Itu yang terus kita dorong,” tutup Firman.(Red)
