Sekum IMM Lutim : Gaji dan Tunjangan Melonjak, Kinerja Dipertanyakan : Ironi di Gedung DPR

  • Bagikan

Luwu Timur, Koranta.id, 30, Agustus 2025 – Agus Muliyani, Sekretaris Pimpinan Cabang IMM Luwu Timur, menyoroti isu gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kembali menjadi sorotan publik.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi rakyat, kenaikan tunjangan, fasilitas mewah, dan berbagai hak istimewa lainnya menimbulkan kegeraman publik.

Publik berhak bertanya: Apakah kenaikan tunjangan ini sebanding dengan kinerja yang sudah ditunjukkan? Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena DPR dianggap lebih fokus pada kepentingan politik atau kepentingan pribadi ketimbang fokus pada tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Isu-isu seperti revisi undang-undang yang kontroversial, absensi dalam rapat, dan dugaan korupsi semakin memperburuk citra lembaga ini.

Masyarakat mempertanyakan, apakah para wakil rakyat ini benar-benar mewakili aspirasi konstituennya atau hanya menjadi perpanjangan tangan dari partai politik dan elite tertentu?

Kesenjangan antara fasilitas yang mereka nikmati dengan hasil kerja yang terlihat menciptakan persepsi publik bahwa DPR tidak serius menjalankan tugasnya.

Peningkatan tunjangan haruslah diikuti dengan peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme.

Penting bagi DPR untuk membuka diri terhadap kritik, meningkatkan partisipasi publik dalam setiap pembahasan, dan menunjukkan bukti nyata bahwa mereka bekerja untuk kepentingan bangsa.

Jika tidak, kepercayaan publik akan terus menurun, dan legitimasi lembaga perwakilan ini akan semakin terkikis.

Sebagai lembaga yang peduli dengan kepentingan rakyat, IMM Lutim mendesak DPR untuk bertanggung jawab atas kinerja mereka dan meningkatkan kualitas kerja mereka. DPR harus lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, serta lebih peduli dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, DPR dapat memperoleh kepercayaan publik kembali dan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan lebih baik.

Namun, jika DPR tidak melakukan perubahan, maka kepercayaan publik akan terus menurun dan legitimasi lembaga perwakilan ini akan semakin terkikis.(Red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!